Belanja APBN 2026, Hampir Rp 1.500 T untuk Kementerian/Lembaga, Rp 650 T ke Daerah

Kamis, 02 Oktober 2025 / 12:35 WIB

ILUSTRASI. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025). Banggar DPR dan pemerintah menyetujui belanja negara direvisi menjadi Rp3.842,7 triliun dalam RAPBN 2026, atau selisih Rp56,2 triliun dari rancangan sebelumnya Rp3.786,5 triliun. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nz

Penulis: Ryan Suherlan

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Pemerintah telah mengalokasikan Anggaran Belanja Kementerian Tahun 2026. Hal ini tercantum dalam dokumen Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran (TA) 2026.

Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI tersebut terdiri dari beberapa buku yaitu Buku I (RUU APBN), Buku II (Nota Keuangan), dan Buku III (Himpunan RKA-KL) yang memuat rincian rencana anggaran tiap K/L.

Selain memuat nota dinas terkait Rencana Anggaran Belanja, dokumen resmi tersebut juga memuat lampiran-lampiran yang memuat rencana kerja anggaran (RKA) di setiap kementerian dan lembaga.

Berdasarkan nota APBN, kebijakan belanja pemerintah pada tahun 2026 akan berfokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas belanja.

Khususnya bagi anggaran belanja kementerian, lembaga dan TKD direncanakan sebesar Rp 2.148.245.600.000.000 atau meningkat sebanyak 0.4% dari outlook di tahun 2025.

Rencana anggaran tersebut dialokasikan kepada belanja kementerian/lembaga senilai Rp 1.498.250.600.000.000 dan TKD sebesar Rp 649.995.000.000.000.

Rencana Anggaran Belanja ini selaras dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2026 di mana alokasi belanja kementerian/lembaga dan TKD disalurkan kepada program-program yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.

Program-program tersebut antara lain seperti Makan Bergizi Gratis, program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, penuntasan penangan TB, cek kesehatan gratis, revitalisasi sekolah dan madrasah, Sekolah Unggulan Garuda, Sekolah Rakyat, PIP dan KIP Kuliah, PKH dan Kartu Sembako, preservasi jalan serta cetak sawah dan candangan pangan.

Berdasarkan dokumen yang dirilis Kementerian Keuangan RI disebutkan bahwa secara nasional alokasi belanja kementerian/lembaga dan TKD diperkirakan sebesar Rp 7.6 juta perkapita yang artinya meningkat 6.5% dari outlook 2025.

Daftar Rencana Anggaran Belanja Kementerian/lembaga dan TKD Tahun 2026