Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Said Aqil baru-baru ini menyampaikan pernyataan mengajak masyarakat agar tidak membayar pajak buntut kasus pegawai Ditjen Pajak.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya bersikap tegas NU akan berpihak kepada kepentingan negara, khususnya dalam membayar pajak.
“Ya, kalau selain warga NU, silakan saja. Saya menyampaikan bahwa warga NU bersama-sama dengan para ulamanya akan istiqamah senantiasa di pihak negara. Apa pun yang menjadi kepentingan negara, NU akan bela,” ucapnya dalam keterangan resmi, Kamis (2/3).
Baca Juga: KPK akan Panggil Istri Rafael Alun Trisambodo
Meskipun demikian, Gus Yahya tetap menuntut akuntabilitas pemerintah sesuai dengan mekanisme yang berlaku demi kepentingan negara. Dia menyampaikan pihaknya juga siap mengawasi dan mendorong masyarakat ikut mengontrol pemerintahan.
“Kami jelas menyerukan kepada pemerintah dan jajarannya untuk bertindak akuntabel di dalam menjalankan tugas-tugas negara,” ujarnya.
Demi kepentingan negara, Gus Yahya mengatakan NU akan selalu siap sedia ikut mengawasi dan melakukan upaya-upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi praktik-praktik yang dijalankan pemerintah.
Adapun pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya saat menerima kunjungan Direktorat Jenderal Pajak Suryo Utomo beserta jajaran di Jakarta pada Kamis (2/3).
Baca Juga: Pemerintah Diminta Evaluasi Tunjangan Kinerja ASN Ditjen Pajak
Suryo menyampaikan tujuan kunjungan tersebut untuk bersilaturahmi sekaligus meminta dukungan dari berbagai kalangan, khususnya Nahdlatul Ulama.
“Kami pengin mengajak semua, khususnya Nahdlatul Ulama, untuk terus berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan nasional dan menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak,” kata Suryo Utomo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
