/2026/04/07/2130712330.jpg "Ini Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap Warga Desa Menurut Ekonom")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak terlalu terdampak pelemahan rupiah karena tidak bertransaksi menggunakan dolar AS secara langsung.
Yusuf menilai pernyataan tersebut keliru secara ekonomi dan berpotensi mengabaikan dampak depresiasi rupiah terhadap kelompok masyarakat bawah, khususnya yang tinggal di pedesaan.
Sebelumnya, Prabowo menanggapi kondisi nilai tukar rupiah yang melemah di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat karena didukung ketahanan pangan dan energi nasional.
Prabowo juga menyampaikan bahwa prediksi mengenai ancaman krisis ekonomi dan pelemahan rupiah tidak perlu terlalu dikhawatirkan oleh masyarakat desa.
"Sekarang ada yang selalu bilang Indonesia akan collapse, akan chaos, rupiah begini, dollar begini. Orang rakyat di desa enggak pakai dollar kok," ujar Prabowo.
Menanggapi pernyataan tersebut, Yusuf mengatakan bahwa logika yang digunakan mengandung kekeliruan yang dikenal sebagai fallacy of composition.
Ia menjelaskan, meskipun masyarakat desa tidak menggunakan dolar secara langsung, dampak pelemahan rupiah tetap bisa dirasakan melalui kenaikan harga barang dan jasa yang dipengaruhi rantai pasok.
"Dalam ekonomi modern, dampak kurs bekerja lewat rantai pasok, bukan lewat apakah seseorang memegang dolar atau tidak," ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (17/5).
Baca Juga: Idul Adha 2026 Ditetapkan 27 Mei 2026, Cek Jadwal Long Weekend
Menurut Yusuf, kebutuhan masyarakat desa masih memiliki banyak komponen biaya yang terkait dengan dolar AS. Misalnya pupuk urea dan NPK yang bahan bakunya berasal dari impor, harga solar yang mengikuti harga minyak dunia, hingga pakan ternak yang dipengaruhi impor jagung dan bungkil kedelai.
Selain itu, bahan baku obat-obatan generik yang digunakan di fasilitas kesehatan juga banyak berasal dari India dan China, dengan transaksi yang dilakukan menggunakan dolar AS.
Karena itu, Yusuf menilai pelemahan rupiah hingga level Rp 17.500 per dolar AS bukan sekadar persoalan makroekonomi. Depresiasi rupiah dapat mendorong kenaikan biaya hidup masyarakat desa melalui mekanisme exchange rate pass-through.
Ia juga menilai efek depresiasi rupiah terhadap inflasi di Indonesia cukup besar. Pelemahan rupiah sekitar 10% diperkirakan bisa menambah inflasi sekitar 1,5 hingga 2,5 poin persentase dalam beberapa kuartal setelahnya.
Lebih jauh, Yusuf menyoroti rumah tangga miskin di desa sebagai kelompok yang paling rentan terdampak pelemahan rupiah. Hal itu ia kaitkan dengan teori Engel’s Law, yakni semakin rendah pendapatan rumah tangga, maka semakin besar proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan dan energi.
"Sementara dua komponen itu sangat sensitif terhadap depresiasi kurs," katanya.
Yusuf menambahkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini menunjukkan bahwa inflasi pangan bergejolak (volatile food) serta harga yang diatur pemerintah (administered prices) lebih berat dirasakan masyarakat berpendapatan rendah dibanding kelompok menengah perkotaan.
Sementara itu, kelompok menengah dinilai memiliki bantalan lebih kuat karena memiliki tabungan, mampu mengalihkan konsumsi, bahkan sebagian memiliki aset dalam valuta asing.
Dengan kondisi tersebut, Yusuf menilai narasi bahwa masyarakat desa aman karena tidak menggunakan dolar justru bertolak belakang dengan realitas.
Ia juga mencontohkan ketergantungan Indonesia pada impor kedelai, gula mentah, dan gandum. Akibatnya, harga tahu, tempe, mi instan, hingga tepung terigu berpotensi naik saat rupiah melemah.
Di sektor pertanian, harga pupuk nonsubsidi juga diperkirakan ikut terdorong naik, sementara ruang fiskal pemerintah untuk memperluas subsidi dinilai semakin terbatas.
Tonton: China Sebut Kesepakatan Dagang Hasil Kunjungan Trump Masih Tahap Awal
Kondisi itu dapat mendorong naiknya biaya produksi petani kecil, yang kemudian diteruskan ke harga pangan di tingkat konsumen.
Yusuf juga mengingatkan dampak pelemahan rupiah terhadap sektor energi dan fiskal negara. Walaupun harga BBM bersubsidi ditahan pemerintah, beban kompensasi yang harus ditanggung pemerintah dan PT Pertamina akan meningkat ketika rupiah melemah.
Selain itu, nilai utang luar negeri pemerintah dalam denominasi rupiah juga ikut membengkak, sehingga ruang fiskal untuk belanja sosial dan perlindungan masyarakat bisa semakin menyempit.
“Untuk rumah tangga desa dengan pengeluaran Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per bulan, depresiasi rupiah 10% bisa menggerus daya beli riil sekitar 3% hingga 5% dalam beberapa bulan," terang Yusuf.
Menurutnya, penurunan daya beli sekitar Rp 60 ribu hingga Rp 150 ribu per bulan mungkin tampak kecil bagi kelas menengah, tetapi sangat signifikan bagi keluarga rentan miskin.
Tak hanya dari sisi ekonomi, Yusuf juga menilai komunikasi pemerintah terkait pelemahan rupiah harus dijaga karena pasar keuangan sangat sensitif terhadap persepsi kebijakan.
Jika pemerintah terlihat menormalisasi pelemahan rupiah, investor bisa menilai pemerintah tidak menganggap level tertentu sebagai batas psikologis yang perlu dijaga.
Persepsi tersebut dinilai dapat memicu peningkatan aksi lindung nilai (hedging) dan arus modal keluar (capital outflow), yang pada akhirnya memperbesar tekanan terhadap rupiah.
Tabel: Jalur Dampak Pelemahan Rupiah ke Warga Desa
| Sektor/Kebutuhan | Contoh Barang/Jasa | Hubungan dengan Dolar AS | Dampak Saat Rupiah Melemah |
|---|---|---|---|
| Pertanian | Pupuk urea, NPK | Bahan baku impor | Harga pupuk naik, biaya tanam meningkat |
| Energi | Solar, BBM | Dipengaruhi harga minyak global | Ongkos transportasi naik |
| Peternakan | Pakan ternak | Jagung & bungkil kedelai impor | Harga pakan naik, harga telur/daging ikut naik |
| Kesehatan | Obat generik | Bahan baku aktif impor | Harga obat naik, biaya layanan kesehatan meningkat |
| Konsumsi harian | Tahu, tempe, mi instan | Kedelai & gandum impor | Harga pangan olahan naik |
| Fiskal negara | Subsidi BBM, utang luar negeri | Pembayaran valas | Beban subsidi dan utang naik, ruang bansos berkurang |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
