/2026/01/12/703281042.jpg "Mitra SPPG Wajib Tahu: Insentif Rp 6 juta Per Hari dari BGN Bisa Hangus Mendadak")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan menghentikan pemberian insentif Rp 6 juta per hari bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak mematuhi aturan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf, menjelaskan bahwa skema insentif yang diberikan kepada mitra SPPG bukan sekadar bentuk perlindungan finansial, tetapi juga disertai mekanisme kontrol yang ketat.
Ia menyebut, sistem tersebut dilengkapi prinsip disiplin no service, no pay, yang berarti insentif hanya diberikan jika layanan benar-benar berjalan sesuai standar.
"Logika operasional dari mekanisme pendisiplinan ini dilandasi oleh supremasi hukum tertinggi ABP, yaitu tiada layanan, tiada pembayaran atau no service, no pay," kata Rufriyanto dalam keterangan resmi, Jumat (3/4/2026).
Dengan prinsip tersebut, insentif Rp 6 juta per hari dapat langsung dihentikan apabila fasilitas SPPG tidak memenuhi standar operasional atau dinyatakan tidak siap digunakan.
"Hak mitra atas insentif Rp 6 juta ini akan seketika hangus manakala fasilitas SPPG terklasifikasi dalam status gagal beroperasi atau tidak tersedia yang disebabkan berbagai alasan," tegasnya.
Menurut Rufriyanto, mekanisme ini berfungsi sebagai alat pemaksa kepatuhan (punitive control) agar mitra SPPG selalu menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, dan sanitasi secara optimal.
Baca Juga: Ini Sanksi Bagi ASN yang Liburan Saat WFH Jumat, Terberat Bisa Dipecat
BGN juga menetapkan parameter mutu yang ketat. Misalnya, jika filter air SPPG terdeteksi mengandung bakteri E.Coli, sistem pengolahan limbah atau IPAL mengalami penyumbatan hingga menyebabkan banjir di permukiman warga, atau mesin pendingin (chiller) mati sehingga bahan pangan seperti daging membusuk.
Selain itu, fasilitas SPPG juga dapat dikenai penghentian insentif apabila gagal memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Jika ditemukan hal itu maka secara hukum fasilitas tersebut dinyatakan stand by readiness tidak terpenuhi, maka pada hari itu juga, insentif Rp 6 juta langsung dihentikan (suspend)," jelas Rufriyanto.
Ia menambahkan bahwa ketentuan tersebut mendorong mitra untuk menjaga kualitas fasilitas setiap hari, karena seluruh risiko operasional menjadi tanggung jawab mitra.
Dengan adanya sistem disiplin ini, BGN berharap standar keamanan pangan dan kebersihan lingkungan dalam Program MBG dapat terus terjaga secara konsisten.
Di sisi lain, Rufriyanto menilai kebijakan ini juga menjadi bagian dari transformasi tata kelola publik yang sedang terus disempurnakan.
Meski masih memerlukan penyesuaian dalam beberapa aspek operasional, ia menegaskan skema kemitraan SPPG memiliki nilai strategis besar dalam mendukung keberhasilan Program MBG.
Tonton: BBM Terancam Naik, Dompet Siap?
"Kami perlu menyadari bahwa setiap transformasi besar dalam tata kelola publik senantiasa merupakan sebuah proses penyempurnaan yang berkelanjutan. Program MBG melalui skema kemitraan SPPG ini mungkin masih memerlukan penyesuaian di berbagai aspek operasional, namun menafikan nilai strategisnya hanya berdasarkan prasangka sempit merupakan sebuah kerugian intelektual," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
