Resmi! THR 2026 Wajib Dibayar, Kemenaker Siapkan Jalur Pengaduan

Kamis, 12 Februari 2026 / 06:03 WIB

ILUSTRASI. Kemenaker memastikan akan kembali membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) pada 2026. (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan akan kembali membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) pada 2026. Melalui posko ini, pekerja dapat melaporkan perusahaan yang tidak membayarkan THR sesuai ketentuan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, pemerintah setiap tahun menyediakan kanal pengaduan bagi pekerja yang haknya tidak dipenuhi.

“Setiap tahun kita punya posko pengaduan THR, dan seperti tahun sebelumnya kalau ada perusahaan tidak bayar THR silahkan sampaikan pada kami,” ujar Yassierli kepada awak media, Rabu (11/2/2026).

THR Wajib Dibayarkan Perusahaan

Yassierli menegaskan bahwa kewajiban pembayaran THR telah memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu, seluruh perusahaan diwajibkan memberikan hak tersebut kepada pekerjanya.

Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Permenaker No. 6/2016 disebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih.

“THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT),” bunyi beleid tersebut.

Syarat Penerima THR

Mengacu pada aturan tersebut, terdapat beberapa kriteria utama penerima THR:

1. Memiliki hubungan kerja dengan perusahaan, baik PKWT maupun PKWTT.
2. Telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus.
3. Menerima upah sebagai imbalan dari pengusaha.

Tonton: Outlook Negatif Moody's, OJK Perkuat Pengawasan Bank!

Dengan adanya Posko Pengaduan THR 2026, pemerintah berharap hak pekerja dapat terlindungi dan perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai regulasi yang berlaku.