/2026/04/09/705968620.jpg "Target Prabowo Resmikan 25.000 Koperasi Merah Putih dalam 2–3 Bulan Tuai Kritik")
Reporter: Hervin Jumar | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan operasional lebih dari 25.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam 2–3 bulan ke depan.
Langkah agresif tersebut diklaim sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus memotong rantai distribusi pangan.
Namun, kalangan ekonom menilai percepatan program itu terkesan dipaksakan karena belum didukung kesiapan fundamental koperasi.
Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai percepatan operasional KDKMP lebih bernuansa politis dibandingkan berbasis kesiapan teknis di lapangan.
Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menyebut pemerintah ingin memastikan program unggulan presiden terlihat sukses dalam waktu singkat, meskipun fondasi kelembagaannya belum terbentuk secara matang.
“Semua aspek dalam pengembangan KDKMP ini sangat bermasalah. Aspek paling dasar seperti anggota dan rapat anggota tahunan saja belum ada wujudnya,” ujar Nailul kepada Kontan, Minggu (3/5/2026).
Ia menyoroti bahwa skema yang dijalankan justru lebih menyerupai korporasi dibanding koperasi. Menurutnya, peran pemerintah melalui PT Agrinas Pangan terlalu dominan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengadaan kendaraan, hingga rekrutmen pengurus.
“Semua sistem dibuat seperti korporasi. Tidak ada unsur koperasi sama sekali,” tegasnya.
Baca Juga: Tak Perlu Beli Baru, Ini Cara Konversi Motor Bensin Menjadi Motor Listrik
Celios pun mempertanyakan urgensi pemerintah memperbanyak jumlah koperasi dalam waktu singkat tanpa kejelasan kesiapan di lapangan, termasuk lokasi operasional serta kesiapan anggota.
Hingga kini, belum ada transparansi wilayah mana saja yang dinilai siap menjalankan KDKMP secara efektif, maupun indikator kesiapan yang digunakan pemerintah sebagai dasar percepatan.
Lebih jauh, Huda menilai program tersebut berpotensi mengganggu ekosistem ekonomi lokal yang sudah berjalan. Kehadiran koperasi dengan dukungan negara dinilai dapat menekan pelaku usaha kecil yang telah eksis, termasuk warung rakyat dan jaringan distribusi informal.
“Pelaku usaha dipaksa berbagi pasar dengan KDKMP. Bahkan ada potensi pemerintah mengerem minimarket dan warung rakyat demi program ini. Dampaknya bisa minus bagi ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain itu, Celios juga mengingatkan adanya potensi beban fiskal serta pembiayaan yang tidak efisien. Skema pembiayaan yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan dana desa juga dinilai berisiko.
Karena itu, Celios mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut, termasuk opsi penghentian jika terbukti tidak layak secara ekonomi dan kelembagaan.
“Program ini calon gagal berikutnya. Tidak lebih dari dua tahun bisa tutup. Utang yang dibebankan harus dibatalkan dan menjadi tanggung jawab PT Agrinas Pangan ke perbankan,” katanya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menyebut pembangunan koperasi akan dilakukan dalam skala masif dan waktu singkat.
Tonton: KAI Tutup 2.220 Perlintasan Liar, Risiko Masih Tersisa di 1.089 Titik
Pemerintah bahkan menargetkan total 81.000 koperasi di seluruh Indonesia, lengkap dengan fasilitas fisik seperti gudang, cold storage, gerai, hingga kendaraan operasional untuk menopang distribusi hasil pertanian dan perikanan.
“Dalam 2–3 bulan kita resmikan lebih dari 25.000 koperasi. Ini bukan di atas kertas, melainkan koperasi fisik,” ujar Prabowo.
Pemerintah juga mengaitkan program ini dengan penciptaan lapangan kerja, dengan asumsi satu koperasi menyerap sekitar 18 tenaga kerja. Dengan demikian, proyek ini diklaim berpotensi membuka lebih dari satu juta pekerjaan baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
