APBN 2026: Utang Jatuh Tempo Rp 833 T, Gali Lubang Tutup Lubang?

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Risiko gali lubang tutup lubang dalam pengelolaan utang masih membayangi APBN 2026. Tekanan ini muncul seiring target keseimbangan primer yang masih tinggi di tengah lemahnya penerimaan negara dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Pemerintah menargetkan keseimbangan primer 2026 sebesar Rp 89,7 triliun. Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai Rp 180,7 triliun. Namun, jika dibandingkan target awal 2025 sebesar Rp 63,3 triliun, target tahun depan justru lebih tinggi.

Tekanan Pembiayaan Utang Kian Besar

Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menilai target tersebut berisiko sulit dijaga agar tidak melebar. Pasalnya, kebutuhan pembiayaan utang terus meningkat seiring berbagai kewajiban baru pemerintah.

Tambahan kebutuhan utang dipicu oleh sejumlah program prioritas pemerintahan baru, seperti program gentengisasi, pembayaran iuran Board of Peace (Dewan Perdamaian), kewajiban pembayaran utang proyek kereta cepat, hingga ekspansi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di saat bersamaan, pemerintah juga dinilai menghadapi tantangan likuiditas pada awal tahun.

Baca Juga: Piutang BPJS Kesehatan: Siapa yang Untung, Siapa Wajib Bayar?

“Pemerintah tampak kesulitan mendapatkan kas di awal tahun ini. Kemenkeu menarik kembali deposit Rp 50 triliun dari bank Himbara dan melakukan private placement, yang artinya pemerintah berutang di atas bunga pasar SBN yang sudah terbilang tinggi demi mendapatkan kas secepatnya,” ujar Andri, Kamis (12/2/2026).

Kondisi tersebut mencerminkan tekanan kas negara yang cukup ketat di tengah tingginya kebutuhan pembiayaan.

Penerimaan Pajak Belum Kuat

Di sisi penerimaan, kondisi perpajakan dinilai belum solid. Target pendapatan tahun lalu tidak tercapai, bahkan realisasinya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika tren penerimaan negara tidak membaik, keseimbangan primer 2026 berpotensi lebih buruk dari target pemerintah. Hal ini tentu akan mempersempit ruang fiskal.

Risiko Defisit Tembus Batas 3% PDB

Andri juga mengingatkan ruang defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini semakin terbatas. Jika defisit keseimbangan primer melebar, risiko defisit APBN melampaui batas 3% PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara semakin besar.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah diperkirakan memiliki dua opsi. Pertama, melakukan efisiensi belanja dengan memangkas pos anggaran yang masih bisa ditekan, termasuk Transfer ke Daerah (TKD). Kedua, membuka peluang revisi batas defisit dalam regulasi.

Namun, kedua pilihan ini memiliki konsekuensi terhadap keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Tonton: Prabowo Marah Besar karena Gejolak Pasar Modal, Ritel Rugi dan Kehormatan Negara Dipertaruhkan

Utang Jatuh Tempo 2026 Tertinggi

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, nilai utang jatuh tempo pada 2026 mencapai Rp 833,96 triliun, tertinggi dalam periode 2025–2036.

Artinya, pemerintah membutuhkan sekitar Rp 2,28 triliun per hari hanya untuk membayar utang yang jatuh tempo tersebut.

Jika tren pelebaran defisit dan peningkatan utang berlanjut, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan porsi pembayaran bunga utang dapat menyerap hingga setengah dari total pendapatan negara, baik di era pemerintahan saat ini maupun berikutnya.

Kondisi ini menjadi sinyal penting bahwa pengelolaan fiskal 2026 akan sangat menentukan stabilitas ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang.

Selanjutnya: Desil Bansos Berubah? Ini Cara Agar Tetap Terima Bantuan Pemerintah!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News