/2026/04/30/693587473.jpg "APBN Tertekan, Pemerintah Perketat Pengawasan Pajak Orang Tajir dan Grup Usaha")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap wajib pajak besar, grup korporasi, hingga individu berprofil ekonomi tinggi mulai 2027. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga penerimaan negara di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan harga komoditas.
Kebijakan tersebut tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.
Pemerintah menilai penguatan pengawasan kepatuhan pajak perlu dilakukan agar target penerimaan negara tetap tercapai dan kondisi APBN tetap terjaga.
Dalam dokumen itu, pemerintah secara khusus menyoroti pengawasan terhadap wajib pajak grup, wajib pajak dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi afiliasi, serta wajib pajak orang pribadi prominen.
“Peningkatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Grup, Wajib Pajak dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, dan Wajib Pajak Orang Pribadi Prominen,” tulis pemerintah dalam dokumen KEM-PPKF 2027.
Adapun wajib pajak orang pribadi prominen merujuk pada individu dengan profil ekonomi besar dan transaksi keuangan signifikan.
Baca Juga: Middle Class Squeeze Ancam Kelas Menengah Turun Status pada 2026, Apa Itu?
Selain memperketat pengawasan, pemerintah juga akan memperkuat penegakan hukum perpajakan melalui pendekatan multidoor. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan efek jera terhadap pelanggaran perpajakan sekaligus memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak.
Di sisi administrasi, pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Coretax dan Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM-IRE) untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.
Pemerintah juga menargetkan perluasan basis pajak melalui pemanfaatan data aktivitas ekonomi digital, shadow economy, hingga sektor informal lainnya.
Secara keseluruhan, penerimaan perpajakan pada 2027 diproyeksikan tetap tumbuh meski dunia masih dibayangi perubahan tatanan ekonomi global.
Pemerintah berharap kinerja perpajakan dapat menjaga APBN tetap sehat, efisien, dan efektif melalui mobilisasi penerimaan negara yang lebih kuat.
Sebagai catatan, realisasi penerimaan perpajakan hingga kuartal I-2026 tercatat mencapai Rp 462,7 triliun atau setara 17,2% dari target APBN 2026.
Tonton: Presiden Macron Singgung 2 Kekuatan Ekonomi Besar dan Sebut Mineral Kritis Indonesia
Strategi Pemerintah Tingkatkan Kepatuhan Pajak pada 2027
| Fokus Kebijakan | Penjelasan |
|---|---|
| Pengawasan Wajib Pajak Grup | Menyasar grup usaha dan korporasi besar |
| Pengawasan Transaksi Afiliasi | Mengawasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa |
| Wajib Pajak Orang Pribadi Prominen | Menargetkan individu dengan profil ekonomi dan transaksi besar |
| Penguatan Penegakan Hukum | Menggunakan pendekatan multidoor untuk efek jera |
| Optimalisasi Coretax dan CRM-IRE | Memanfaatkan sistem digital untuk pengawasan kepatuhan |
| Perluasan Basis Pajak | Menjangkau ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
