Belum Diteken! Ketidakpastian Tarif RI–AS Bisa Guncang Surplus Dagang

Sabtu, 13 Desember 2025 / 06:24 WIB

ILUSTRASI. Ekonom menilai jika tarif hingga 32% diberlakukan, surplus neraca dagang Indonesia dengan AS berpotensi menyusut meski dampaknya tidak langsung terasa. ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pemerintah mengakui bahwa kesepakatan dagang terkait tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) hingga kini belum dituangkan dalam perjanjian resmi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hambatan utama terletak pada proses penandatanganan.

“Yang jadi masalah karena belum ditandatangani,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (12/12/2025).

Meski demikian, Airlangga memastikan tidak ada persoalan substansial yang mengganjal. Ia menegaskan bahwa seluruh pokok kesepakatan sudah disetujui di tingkat pemimpin kedua negara.

“Non-tarif barrier tinggal ditulis saja. Semua sudah selesai antara Pak Presiden Prabowo dan Presiden Trump, itu sudah menjadi bagian dari joint statement kemarin,” tambahnya.

Surplus Dagang Bisa Menyempit Jika Tarif 32% Berlaku

Kepala Ekonom BCA, David Sumual, menilai bahwa rumor penerapan tarif hingga 32% berpotensi menekan surplus neraca dagang Indonesia dengan AS. Hal ini terjadi karena beberapa produk Indonesia berpotensi kalah saing dibandingkan produk negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia.

“Jika tarif memang berlaku 32%, ada potensi surplus neraca dagang RI dengan AS menyempit,” kata David kepada Kontan.

Namun, ia menyebut dampaknya tidak akan langsung terasa. Komoditas utama seperti crude palm oil (CPO) relatif sulit digantikan oleh negara lain.

“Beberapa produk unggulan Indonesia seperti CPO tidak mudah digantikan negara lain seperti Malaysia karena keterbatasan kapasitas produksi,” jelasnya.

David menambahkan bahwa pengaruh terhadap perekonomian domestik akan terbatas. Porsi ekspor Indonesia ke AS tidak besar jika dibandingkan dengan total ekspor nasional.

“AS menyumbang sekitar 10% dari total ekspor Indonesia, sehingga dampak langsung ke neraca dagang relatif terbatas. Kontribusi ekspor ke PDB nominal hanya sekitar 2%, jadi dampaknya ke pertumbuhan ekonomi tidak terlalu signifikan,” ujarnya.

Dengan demikian, meski penandatanganan kesepakatan tarif RI–AS belum rampung, para ekonom menilai risiko terhadap ekonomi nasional masih dapat dikelola. Namun, pemerintah perlu memastikan negosiasi berjalan cepat agar kepastian dagang dapat segera tercapai.

Tonton: Transaksi Harbolnas 2025 Ditargetkan Mencapai Rp 35 Triliun

Kesimpulan

Tertundanya penandatanganan kesepakatan tarif RI–AS membuka ruang ketidakpastian yang bisa menekan daya saing ekspor Indonesia bila tarif hingga 32% benar-benar diberlakukan. Meski ekonom menilai dampak makro tidak besar karena porsi ekspor ke AS hanya sekitar 10%, risiko penyempitan surplus tetap nyata—terutama bagi produk manufaktur yang head-to-head dengan Vietnam dan Malaysia. Klaim bahwa komoditas unggulan seperti CPO “aman” perlu diuji, sebab pasar global bisa menyesuaikan bila insentif tarif berubah. Intinya, ancaman ekonomi mungkin tidak dramatis, tetapi ketidakpastian kebijakan ini menunjukkan urgensi pemerintah untuk bergerak cepat agar posisi dagang Indonesia tidak melemah di tengah persaingan regional yang makin ketat.