Ada 5 Jebakan Ekonomi di Era Prabowo, Pertumbuhan 2026 Diproyeksi Hanya 4,9%

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengingatkan bahwa tahun 2026 akan menjadi periode penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Meski pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,3% sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), realisasinya diperkirakan tidak semulus ekspektasi.

Menurut proyeksi Paramadina, pertumbuhan ekonomi 2026 hanya berada di kisaran 4,9%–5,1%, dengan titik tengah 5%, dan bahkan bisa lebih rendah apabila pemerintah gagal mengantisipasi serangkaian jebakan ekonomi yang sudah terlihat dari sekarang.

“Realitas lapangan sangat berbeda dengan target RPJMN. Target pertumbuhan 8% pada tahun 2029 pun semakin sulit dicapai,” ujar Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina (9/12/2025)

5 Jebakan Ekonomi yang Mengintai Indonesia di 2026

1. Risiko Kegagalan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Program KDMP dinilai rentan gagal karena:

Model pembentukan yang bersifat top-down
Konsep yang sering berubah
Minimnya partisipasi masyarakat
Berpotensi bersaing dengan usaha lokal
Dampak ekonomi dinilai terbatas

Setiap unit KDMP akan mendapat Rp3 miliar dari kredit bank Himbara dengan jaminan Dana Desa. Namun, risiko kredit macet dinilai sangat tinggi.

“Pengalaman BUMDes menunjukkan hanya sekitar 5% yang berhasil. Padahal, BUMDes melibatkan masyarakat dan dipersiapkan lebih matang. Artinya, success rate KDMP bisa lebih rendah,” ujar Wijayanto.

2. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) Menekan Keuangan Daerah

Porsi TKD dalam APBN terus menurun. Pada APBN 2026, TKD bahkan dipangkas 17,7%, menyebabkan banyak pemerintah daerah kesulitan membiayai belanja rutin.

Situasi ini semakin pelik karena:

Dua pertiga provinsi sangat bergantung pada TKD
Banyak pemda mengalokasikan 80%–85% APBD untuk belanja rutin
Peningkatan PBB menjadi isu sensitif usai keluarnya fatwa haram MUI
Pemangkasan TKD diperkirakan membuat banyak proyek daerah mandek dan memicu pengurangan tenaga honorer, sehingga fungsi daerah sebagai motor penggerak ekonomi melemah.

3. Ancaman Bencana Alam di Tengah Minimnya Anggaran

Indonesia diproyeksikan menghadapi peningkatan bencana alam akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. BMKG memprediksi adanya risiko siklon serta cuaca ekstrem pada awal 2026.

Ironisnya, anggaran BNPB justru turun drastis dari Rp1,43 triliun (APBN 2025) menjadi hanya Rp491 miliar di APBN 2026. Di sisi lain, pemotongan TKD membuat pemda tidak mampu melakukan mitigasi dan respons cepat.

Bencana tidak hanya membutuhkan anggaran besar untuk rehabilitasi, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi dan mengurangi potensi pertumbuhan PDB nasional.

4. Dramatisasi Nilai Kerugian Korupsi Memperburuk Iklim Investasi

Menurut Wijayanto, Indonesia berbeda dengan negara maju dalam menghitung kerugian korupsi. Indonesia kerap memasukkan nilai potensi kerugian, bukan hanya kerugian nyata, sehingga angka kerugian menjadi sangat besar dan tidak realistis.

Ia menyoroti beberapa kasus:

PT Timah: nilai kerugian disebut Rp300 triliun, sementara PDRB Babel hanya Rp75 triliun
Pertalite oplosan: kerugian diklaim Rp968 triliun, padahal subsidi BBM + LPG (2018–2023) hanya Rp806 triliun dan total penjualan Pertalite Rp1.122 triliun
ASDP: kerugian Rp1,27 triliun akibat perbedaan metode valuasi

Dramatisasi ini menciptakan efek domino negatif:

Merusak reputasi negara
Memperburuk indeks persepsi korupsi
Menurunkan kepercayaan publik
Membuat pengusaha dan investor takut berbisnis

Akibatnya, kondisi ini menekan pertumbuhan PDB secara keseluruhan.

Tonton: Purbaya Sebut UU Ciptaker Bikin Negara Rugi Rp 25 T Per Tahun dari Batubara

5. BUMN Sakit dan Penugasan yang Tidak Realistis

Meski Danantara sebagai sovereign wealth fund memiliki komitmen kuat, lembaga ini mewarisi banyak BUMN bermasalah yang membutuhkan restrukturisasi rumit dan mahal.

Saat ini, 95% dividen BUMN hanya berasal dari delapan perusahaan, terutama empat bank besar, menunjukkan mayoritas dari sekitar 1.000 BUMN berada dalam kondisi sulit.

Beberapa penugasan BUMN pun dinilai tidak realistis, seperti:

Proyek peternakan ayam
Program kampung haji
Proyek waste-to-energy

Wijayanto menilai Danantara harus diberikan ruang inovasi yang lebih besar untuk berkembang seperti Temasek (Singapura) atau Khazanah (Malaysia) dalam satu dekade ke depan.

Kesimpulan

Indonesia menghadapi lima jebakan besar yang berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi pada 2026. Mulai dari risiko kegagalan KDMP, melemahnya keuangan daerah, ancaman bencana dengan minim anggaran, dramatisasi kasus korupsi, hingga masalah struktural BUMN. Tanpa reformasi kebijakan yang lebih realistis dan terukur, target pertumbuhan pemerintah akan sulit tercapai.