DPR Usul Alihkan MBG, Menkeu Tegas: Dana Bencana Rp 60 Triliun Cukup

Senin, 29 Desember 2025 / 03:24 WIB

ILUSTRASI. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran bencana Rp 60 triliun cukup untuk Sumatra dan tidak akan mengganggu Program MBG.? (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 60 triliun untuk penanganan bencana di wilayah Sumatra. Ia menegaskan, dana tersebut mencukupi dan tidak akan mengganggu program prioritas lain, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Anggaran bencana itu cukup, dananya Rp 60 triliun. Jadi tidak perlu memindahkan anggaran MBG,” ujar Purbaya saat ditemui di Kejaksaan Agung, Jumat (26/12/2026).

Penegasan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran publik terkait kemungkinan realokasi anggaran MBG untuk kebutuhan penanganan bencana. Purbaya menilai, secara fiskal pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan darurat tanpa harus mengorbankan program strategis nasional.

Ia menjelaskan, hingga saat ini usulan tambahan anggaran penanganan bencana yang masuk baru mencapai sekitar Rp 51 triliun, atau masih berada di bawah pagu anggaran yang telah disiapkan.

“Jadi sebenarnya cukup. Kami tidak akan mengganggu program MBG,” tegasnya.

Isu realokasi anggaran ini mencuat setelah adanya usulan dari DPR, khususnya terkait pelaksanaan MBG yang tetap berjalan selama masa libur sekolah Desember hingga awal Januari 2026.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan agar pelaksanaan MBG di masa libur sekolah dievaluasi. Menurutnya, anggaran MBG pada periode tersebut berpotensi dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti membantu korban bencana di Sumatra.

“Alih-alih memaksakan program di masa yang kurang relevan, bukankah lebih bijak bila anggaran tersebut dialihkan untuk merespons kebutuhan mendesak lainnya?” kata Charles kepada wartawan, Senin (22/12/2025).

Charles menilai, selain untuk korban bencana, anggaran MBG juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat fasilitas kesehatan atau mendukung pemulihan gizi di wilayah dengan tingkat stunting akut.

Meski demikian, ia menegaskan tetap menghargai komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan program MBG. Namun, efektivitas penyaluran MBG saat libur sekolah dinilai perlu dikaji ulang.

Tonton: China Terbitkan Rancangan Aturan AI dengan Interaksi Serupa Manusia

“Pada masa libur sekolah, peran orang tua dalam pemenuhan gizi anak justru lebih dominan. Jika makanan yang disalurkan adalah makanan olahan dengan kandungan gizi rendah, maka efektivitas program patut dipertanyakan,” ujarnya.

Kesimpulan

Pemerintah menegaskan posisi fiskalnya tetap solid di tengah tekanan bencana alam. Anggaran penanganan bencana sebesar Rp 60 triliun dinilai mencukupi dan tidak akan mengorbankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas nasional. Meski muncul usulan DPR agar anggaran MBG dievaluasi dan dialihkan selama masa libur sekolah, pemerintah memilih menjaga kesinambungan program sambil menegaskan bahwa kebutuhan darurat telah diantisipasi sejak awal.