Ekonomi RI Terancam! Kelas Menengah Bawah Susut 11 Juta Orang

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Struktur kelas menengah Indonesia menghadapi tekanan serius. Data Mandiri Institute menunjukkan, struktur demografi ekonomi Indonesia tengah mengalami pergeseran signifikan. Tercatat, 86 juta orang atau 1 dari 3 penduduk Indonesia tergolong ke dalam kelompok kelas menengah transisi (transitional middle class).

Kelompok ini mencakup upper aspiring middle class (AMC) atau kelompok menuju kelas menengah dan lower middle class (MC) atau kelas menengah bawah. Karakteristiknya dikenal sangat dinamis, namun sekaligus rentan mengalami penurunan kelas sosial ekonomi.

Lower Middle Class Menyusut Lebih dari 11 Juta Orang

Berdasarkan data periode 2019 hingga 2025, kelompok lower MC mengalami penurunan jumlah hingga lebih dari 11 juta orang. Sementara itu, kelompok upper AMC cenderung stagnan dan masih berada di bawah ambang batas kelas menengah.

Di sisi lain, kelompok menengah atas (middle MC dan upper MC) justru mencatat kenaikan sebesar 416 ribu orang.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai fenomena ini perlu menjadi perhatian serius karena dampaknya bukan hanya soal statistik penduduk, tetapi juga menyentuh struktur konsumsi nasional.

Perubahan Kelas Menengah Bisa Melemahkan Konsumsi Nasional

Yusuf menjelaskan, kelas menengah bawah selama ini lebih banyak membelanjakan pendapatannya untuk barang habis pakai seperti pangan dan kebutuhan sehari-hari. Sementara konsumsi barang tahan lama seperti elektronik, kendaraan roda dua, hingga layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih mahal, lebih banyak ditopang oleh kelas menengah yang lebih mapan.

Karena itu, ketika terjadi penurunan kelas dari middle class menjadi aspiring middle class, dampaknya bukan hanya penurunan daya beli, tetapi juga perubahan perilaku konsumsi yang menjadi jauh lebih hati-hati.

Rumah tangga yang mengalami tekanan pendapatan cenderung menunda pembelian barang tahan lama, mengurangi pengeluaran besar, dan mengalihkan belanja ke kebutuhan esensial.

Akibatnya, dorongan konsumsi terhadap sektor seperti ritel modern dan manufaktur berpotensi melemah. Konsumsi barang habis pakai memang relatif bertahan, tetapi dinilai tidak cukup kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Upper Aspiring Middle Class Serba Tanggung, Beban Fiskal Bisa Meningkat

Di saat yang sama, Yusuf juga melihat fenomena kelompok upper aspiring middle class yang posisinya “serba tanggung”.

Kelompok ini dinilai sudah terlalu mampu untuk menerima bantuan sosial penuh, tetapi belum cukup kuat untuk mandiri secara finansial. Situasi tersebut berpotensi menciptakan tekanan fiskal, karena beban subsidi sulit ditekan, sementara kontribusi pajak dari kelompok ini juga belum optimal.

“Dampak lain yang sering terabaikan justru ada pada jangka panjang, yaitu ketika rumah tangga yang terdegradasi mulai mengorbankan pengeluaran pendidikan dan kesehatan anak, yang berpotensi menciptakan jebakan kemiskinan antargenerasi dan dalam 15 hingga 20 tahun ke depan dapat tercermin pada stagnasi produktivitas tenaga kerja,” tutur Yusuf kepada Kontan, Minggu (12/4/2026).

Tonton: Presiden Prabowo Subianto Kembali Kunjungi Rusia, Deal Energi Minyak Apa Nuklir?

Masalah Kelas Menengah Transisi Dinilai Bersifat Struktural

Yusuf menilai, kesulitan kelompok transisi untuk naik kelas bersifat struktural dan saling mengunci.

Salah satu akar persoalan adalah tingginya informalitas pasar kerja. Hal ini membuat banyak kelompok aspiring dan lower middle class tidak memiliki kepastian pendapatan, akses pembiayaan layak, maupun perlindungan saat terjadi guncangan.

Situasi ini terlihat jelas saat pandemi, ketika kelompok tersebut menjadi pihak yang paling cepat jatuh dan paling lama pulih.

Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap aset produktif memperkuat jebakan ekonomi tersebut. Tanpa aset mereka sulit mengakses kredit, sementara tanpa kredit mereka tidak bisa membangun aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Indonesia belum sepenuhnya inklusif.

Tekanan lain datang dari kenaikan biaya hidup, terutama pada komponen pangan, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga komponen tersebut memiliki porsi besar dalam pengeluaran kelompok bawah dan sering kali meningkat lebih cepat dibanding inflasi rata-rata.

Akibatnya, meski pendapatan nominal naik, daya beli riil tetap tergerus.

“Selain itu, terjadi mismatch keterampilan akibat digitalisasi dan otomasi yang menggerus pekerjaan rutin, sementara pekerjaan baru membutuhkan keterampilan yang belum dimiliki, membuat kelompok ini terjepit dari dua arah,” ungkapnya.

Deindustrialisasi Dini Jadi Ancaman Mobilitas Sosial

Meski demikian, Yusuf melihat tantangan terbesar ada pada fenomena deindustrialisasi dini. Kontribusi manufaktur terhadap ekonomi melemah sebelum Indonesia mencapai tingkat pendapatan tinggi.

Padahal, sektor manufaktur secara historis merupakan jalur utama mobilitas sosial karena mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan menengah dalam jumlah besar dengan upah yang relatif stabil.

Ketika sektor manufaktur tidak berkembang, kelompok aspiring dan lower middle class kehilangan tangga paling realistis untuk naik kelas.

Rekomendasi Kebijakan: Perlindungan Sosial Adaptif hingga Reindustrialisasi

Menghadapi persoalan ini, Yusuf menilai respons kebijakan tidak bisa parsial dan harus dilakukan secara simultan.

Langkah awal yang dinilai krusial adalah reformasi perlindungan sosial agar lebih adaptif dan mampu menjangkau kelompok rentan yang belum terklasifikasi sebagai miskin.

Selanjutnya, transformasi sektor informal perlu didorong melalui penyederhanaan regulasi serta pengembangan skema pembiayaan yang tidak bergantung pada agunan, termasuk pemanfaatan credit scoring berbasis data digital.

Sejalan dengan itu, investasi pendidikan vokasional harus benar-benar terhubung dengan kebutuhan industri, dengan model pelatihan yang fleksibel dan aplikatif.

Agenda reindustrialisasi juga perlu difokuskan pada pengembangan manufaktur bernilai tambah menengah yang mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar, termasuk melalui pendalaman hilirisasi berbasis sumber daya alam dan penguatan industri antara.

Pada saat yang sama, kebijakan terkait harga aset, khususnya properti, perlu dibenahi agar tidak semakin menutup akses kelas menengah bawah terhadap kepemilikan aset. Upaya ini dapat dilakukan melalui kombinasi reformasi pajak yang lebih progresif, peningkatan pasokan hunian terjangkau, serta pembatasan spekulasi.

“Karena tanpa perbaikan di sisi ini, mobilitas sosial akan semakin terhambat di tengah tekanan struktural yang sudah ada,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News