/2025/09/03/1650333487.jpg "Ekonomi RI Terancam Melambat Akibat WFH Massal di Kuartal II-2026?")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pekerja swasta sebagai salah satu langkah untuk menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.
Namun, pelaku usaha menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan efek domino terhadap berbagai sektor ekonomi, khususnya transportasi dan UMKM yang selama ini bergantung pada aktivitas pekerja di kawasan perkantoran.
Kadin: WFH Bisa Menekan Ekonomi Kuartal II-2026
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mengingatkan penerapan WFH secara luas dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026.
"Karena jika WFH maka sektor transportasi umum, taksi, dan ojol akan tertekan karena penumpang yang menurun dan sektor UMKM pedagang makanan/minuman di lingkungan kantor omzetnya akan berkurang," kata Sarman kepada Kontan.co.id, Minggu (29/3/2026).
Menurutnya, aktivitas ekonomi yang biasanya muncul dari mobilitas pekerja akan turun signifikan jika WFH dijalankan secara masif.
Baca Juga: 3 Alasan OECD Revisi Turun Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 Menjadi 4,8%
Tidak Semua Sektor Bisa WFH
Sarman menegaskan, kebijakan WFH tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pekerjaan, terutama sektor yang membutuhkan pelayanan langsung seperti perdagangan, manufaktur, dan industri.
"Yang memungkinkan melakukan WFH adalah yang bersifat administratif yang dapat dikerjakan melalui digital," tambahnya.
Karena itu, dunia usaha berharap pemerintah menerapkan kebijakan ini secara lebih fleksibel dan tidak menjadikannya kewajiban menyeluruh untuk seluruh sektor.
CORE: WFH Hanya Efektif untuk Jangka Pendek
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet juga menilai kebijakan WFH lebih tepat digunakan dalam jangka pendek sebagai respons cepat terhadap kenaikan harga minyak dunia.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan WFH tidak otomatis menghasilkan penghematan energi nasional yang besar karena ada kemungkinan efek substitusi konsumsi energi.
"Jadi secara nasional, penghematannya belum tentu sebesar yang dibayangkan," jelasnya.
Artinya, konsumsi energi yang sebelumnya terkonsentrasi di kantor bisa berpindah ke rumah tangga, sehingga efisiensi BBM belum tentu sebanding dengan ekspektasi.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Pajak Tambahan Barang E-commerce China, Ini Alasannya
Sektor Digital Bisa WFH, Manufaktur dan Logistik Sulit
Rendy juga menekankan bahwa penerapan WFH tidak realistis untuk sektor swasta secara keseluruhan.
Ia menyebut sektor usaha berbasis digital dan jasa masih memungkinkan menerapkan WFH, tetapi sektor seperti manufaktur, logistik, dan ritel akan kesulitan jika dipaksa mengikuti kebijakan tersebut.
"Jadi pendekatannya memang lebih tepat dalam bentuk imbauan fleksibel bukan kewajiban seragam," lanjutnya.
Menkeu: WFH Bisa Efisien Jika Dipilih Hari yang Tepat
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan WFH berpotensi efisien jika penerapannya dilakukan secara selektif, misalnya pada hari Jumat yang merupakan hari terakhir kerja dalam sepekan.
Namun, ia mengaku belum mengetahui secara rinci besaran penghematan BBM karena sangat bergantung pada harga minyak dunia.
"Jadi pasti ada penghematan BBM. Berapa persen saya enggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak,” tutur Purbaya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jumat (27/3/2026).
Ia menambahkan bahwa dari sisi produktivitas, WFH tidak dapat diterapkan pada sektor seperti pabrik yang membutuhkan operasional berkelanjutan.
Selain itu, layanan publik juga harus tetap berjalan dan tidak bisa sepenuhnya menerapkan sistem WFH.
"Jadi harusnya enggak masalah kalau cuma satu hari saja. Produktivitas kita total enggak akan terlalu terganggu," ungkapnya.
Tonton: Prabowo Tiba di Jepang, Lanjut ke Korea Selatan! Indonesia Siap Borong Jet Tempur KF-21
Dunia Usaha Dorong Kebijakan WFH Lebih Fleksibel
Secara umum, pelaku usaha menilai kebijakan WFH dapat membantu menekan konsumsi BBM, tetapi penerapannya harus selektif agar tidak menekan sektor transportasi, UMKM sekitar kantor, serta rantai ekonomi perkotaan.
Dengan kondisi ekonomi yang masih bergantung pada konsumsi domestik, dunia usaha berharap pemerintah lebih mengedepankan skema imbauan dan fleksibilitas dibanding penerapan wajib yang seragam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
