Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel berpotensi memberikan tekanan signifikan pada perekonomian Indonesia.
Demikian disampaikan Pengamat Ekonomi Energi Fahmy Radhi dari Universitas Gadjah Mada dalam keterangannya pada Senin (23/3/2026).
Penutupan Selat Hormuz mendorong harga minyak global menembus level US$100 per barel. Bahkan, harga minyak Brent tercatat mencapai US$112,19 per barel pada 20 Maret 2026.
Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia yang masih berstatus sebagai net importer minyak.
“Dampaknya antara lain membengkaknya subsidi BBM dalam APBN, meningkatnya inflasi impor, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah,” ujar Fahmy.
Inflasi impor pada Maret 2026 diperkirakan berada di kisaran 3,07% hingga 4,8% secara tahunan. Kondisi ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Bahkan, nilai tukar rupiah sempat melemah hingga menyentuh Rp 17.000 per dolar AS.
Untuk meredam dampak tersebut, pemerintah berencana menerapkan kebijakan efisiensi energi. Salah satunya melalui program Work From Home satu hari dalam seminggu (WFH-1) bagi ASN dan pekerja swasta pasca-Lebaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan kebijakan ini dapat menghemat konsumsi BBM hingga 20% jika dijalankan secara konsisten.
Meski begitu, Fahmy menilai implementasi WFH-1 tidak mudah.
Baca Juga: Penerapan WFH Usai Lebaran Berlaku buat ASN dan Swasta, Ini Tujuannya
“Barangkali ASN dan pekerja swasta tidak benar-benar bekerja di rumah pada hari Jumat, tetapi Work From Everywhere (WFE) di tempat wisata sambil menikmati long weekend, sehingga konsumsi BBM tidak dapat dihemat signifikan,” jelasnya.
Selain itu, kebijakan WFH-1 juga berpotensi menimbulkan efek domino pada sektor lain. Pendapatan sektor transportasi, termasuk ojek online, serta pelaku UMKM yang bergantung pada aktivitas pekerja kantoran bisa mengalami penurunan.
Di sektor industri, penerapan WFH-1 bagi pekerja manufaktur juga dikhawatirkan menurunkan produktivitas dan merugikan dunia usaha.
Fahmy menekankan agar pemerintah melakukan perhitungan matang antara manfaat dan biaya kebijakan tersebut.
Tonton: WFH Pasca Lebaran Hemat BBM hingga 20%, Pemerintah Siapkan Skema Terbatas
“Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain justru menanggung kerugian yang lebih besar,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













