Ini Kejanggalan dari Impor 105.000 Unit Pikap dari India Menurut Ekonom

Jumat, 27 Februari 2026 / 02:47 WIB

ILUSTRASI. Celios menyoroti potensi kerugian besar akibat impor pikap India oleh Agrinas. Proyek KDKMP dikhawatirkan hanya untungkan segelintir pihak. (ANTARA FOTO/Andry Denisah)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India oleh Agrinas Pangan Nusantara untuk proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai kritik tajam dari ekonom.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menilai proyek ini mulai banyak menelan “korban” dan terindikasi hanya menguntungkan segelintir pihak. Ia menyebut kebijakan tersebut berisiko merugikan ekonomi nasional serta pelaku usaha di daerah.

Menurut Huda, dampak proyek KDKMP tidak hanya menyasar dana desa yang disebutnya tersunat lebih dari 58%, tetapi juga memukul industri otomotif dalam negeri yang sebenarnya memiliki kapasitas produksi memadai.

"Importasi mobil dan pikap oleh Agrinas dari India semakin menunjukkan bahwa proyek ini bukan untuk ekonomi nasional apalagi ekonomi di desa, melainkan ekonomi Agrinas dan para oligarki pemerintah yang dibantu oleh program ini," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (26/2/2026).

Berpotensi Gerus PDB dan Devisa Negara

Huda menyoroti potensi keluarnya devisa dalam jumlah besar ke India. Dengan target lebih dari 80.000 unit untuk KDKMP, menurutnya desa dan perusahaan otomotif lokal hanya akan menjadi penonton tanpa keterlibatan aktif dalam rantai pasok.

Ia menegaskan, impor secara utuh atau Completely Built Up (CBU) tidak menciptakan aktivitas ekonomi domestik. Bahkan, kebijakan ini dinilai berisiko menekan Produk Domestik Bruto (PDB) karena multiplier effect yang seharusnya tercipta di dalam negeri justru hilang.

"Ekonomi kita bisa menyusut karena impor ini akan mengurangi PDB. Padahal jika disuplai dari dalam negeri, potensi multiplier effect-nya lebih besar. Industri otomotif kita tidak menikmati program ini," jelasnya.

Dinilai Tak Sejalan dengan TKDN dan Industri Otomotif Nasional

Langkah impor CBU juga dinilai bertentangan dengan semangat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Huda mengendus adanya kejanggalan dalam keputusan memilih impor dari India, yang berpotensi melemahkan PMI manufaktur sektor otomotif.

Padahal, industri otomotif merupakan salah satu sektor penyerap tenaga kerja formal terbesar di Indonesia. Kapasitas produksi mobil pikap dalam negeri disebut sudah mencukupi dengan harga relatif kompetitif.

Tonton: 12 Jet Tempur F-22 AS Mendarat di Israel, Ancaman Militer AS Meningkat!

Celios Desak Importasi Dihentikan

Celios mendesak agar importasi segera dihentikan karena dinilai lebih banyak mendatangkan kerugian dibandingkan keuntungan. Huda meminta Direktur Utama Agrinas bertanggung jawab jika muncul penalti akibat pembatalan kontrak.

"Sudah sewajarnya importasi ini dihentikan karena lebih banyak kerugiannya dibandingkan dengan keuntungannya. Apabila ada penalti ya Dirut Agrinas harus bertanggung jawab. Atau negosiasi lagi dengan pihak India untuk merestrukturisasi pembelian, terutama dalam hal jumlah. Tidak semua KDMP butuh mobil dengan spesifikasi 4x4," ujarnya.

Respons Agrinas: Tak Pikirkan Penalti

Sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menanggapi isu pembatalan pengadaan. Ia menyatakan pihaknya tidak memikirkan penalti karena pengadaan dilakukan dengan itikad baik.

"Kami tidak pernah memikirkan penalti pembatalan tersebut. Saya yakin apa yang kita lakukan in good faith, kalau ada perbedaan pemahaman bisa diselesaikan dengan penjelasan dan diskusi," tegasnya.

Joao menambahkan bahwa harga pengadaan tergolong sangat kompetitif dan memberikan nilai ekonomi yang menguntungkan dibandingkan pembelian dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi.

Menurutnya, justru harga yang murah membuat potensi pembatalan semakin kecil karena secara hitung-hitungan bisnis dinilai sangat efisien.

Ke depan, polemik impor 105.000 pikap ini berpotensi menjadi ujian bagi komitmen pemerintah terhadap penguatan industri dalam negeri dan kebijakan TKDN di sektor otomotif.