Kebijakan E10: Antara Peluang Ekonomi Rakyat dan Ancaman Dominasi Korporasi

Kamis, 13 November 2025 / 06:21 WIB

ILUSTRASI. Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) ke sebuah mobil di SPBU G Obos, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (14/10/2025). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana pencampuran etanol sebesar 10 persen pada BBM guna mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor BBM. ANTARA FOTO/Auliya Rahman

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Etanol belakangan ini menjadi topik hangat di tengah masyarakat Indonesia. Perhatian publik meningkat setelah pemerintah mengumumkan rencana penerapan kebijakan baru terkait penggunaan campuran etanol 10 persen (E10) dalam bahan bakar minyak (BBM).

Langkah ini merupakan bagian dari strategi transisi energi dan pengurangan emisi karbon nasional.

Kebijakan tersebut menarik perhatian, terutama dari para pemilik kendaraan bermotor, karena campuran etanol dalam BBM diyakini dapat memengaruhi performa mesin.

Namun di luar itu, pengembangan industri etanol disebut-sebut berpotensi memberi manfaat ekonomi yang lebih luas.

Dorong pertumbuhan ekonomi lokal Ekonom Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menilai pengembangan industri etanol di Tanah Air tak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga bisa membuka peluang kerja baru di tingkat masyarakat.

“Ada masyarakat yang mulai bergairah menanam tanaman yang bisa dijadikan bahan baku etanol,” ujarnya pada Selasa (11/11/2025), dikutip dari Antara.

Ia berharap pemerintah dapat melibatkan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengembangan industri etanol agar manfaat ekonominya lebih merata.

Gunawan menambahkan, keberadaan industri etanol juga dapat membantu menstabilkan harga komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung yang selama ini dianggap kurang bernilai ekonomis.

Selain itu, peningkatan penggunaan etanol dalam bahan bakar juga dinilai berpotensi menekan impor energi yang selama ini membebani keuangan negara.

“Jika porsi etanol ditambah, kebutuhan impor energi bisa berkurang. Anggarannya bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih produktif,” jelasnya.

Disebut sebagai peluang bagi petani dan UMKM

Sejalan dengan pandangan tersebut, pakar kebijakan publik Universitas Sumatera Utara (USU), Fredick Broven Ekayanta, menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan produksi etanol secara mandiri.

Menurutnya, kondisi geografis dan dominasi sektor pertanian menjadi modal kuat bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam rantai produksi etanol.

“Kita punya sumber daya yang melimpah. Kalau pemerintah memberi subsidi secara masif kepada masyarakat yang ingin memproduksi etanol, dampaknya bisa terasa hingga akar rumput,” kata Fredick.

Tonton: Pertamina Patra Niaga Penuhi Permintaan Pasokan BBM untuk SPBU BP-AKR 100 Ribu Barel

Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tetap waspada terhadap potensi dominasi korporasi besar dalam industri ini.

“Jangan sampai pemainnya itu pengusaha besar lagi. Pemerintah harus pro rakyat dan tidak terjebak dalam logika business as usual,” ujarnya.

Kesimpulan:

Rencana pemerintah menerapkan campuran etanol 10% (E10) dalam BBM bukan hanya langkah menuju energi bersih, tetapi juga berpotensi memperkuat ekonomi rakyat. Pengembangan industri etanol dapat membuka lapangan kerja, menstabilkan harga komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung, serta mengurangi ketergantungan pada impor energi. Namun, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, para ahli menekankan pentingnya keterlibatan petani dan UMKM, serta perlunya pemerintah mencegah dominasi korporasi besar agar industri etanol tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com berjudul "Pengembangan Etanol Akan Untungkan Masyarakat? Ini Kata Ekonom dan Pakar Kebijakan"