/2021/06/02/55987864.jpg "Kemendagri Evaluasi WFH ASN: Penghematan BBM di Bogor dan Bekasi Hampir Rp 1 Miliar")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengevaluasi efektivitas kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain aspek fleksibilitas kerja, pemerintah juga menyoroti potensi efisiensi anggaran yang bisa dihasilkan, terutama dari sisi penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, berdasarkan monitoring sementara dari penerapan WFH yang sudah berjalan dua kali, penghematan anggaran di tingkat daerah terpantau cukup signifikan.
Bahkan di beberapa kota penyangga Jakarta, nilai efisiensi penggunaan BBM disebut telah mencapai miliaran rupiah.
“Kemarin di Kota Bogor hampir Rp 1 miliar penghematannya selama satu bulan, di Bekasi juga sekitar itu. Jadi cukup signifikan, tapi kita belum lihat dampaknya bagi kinerja, nanti kita lihat,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Namun demikian, Bima menegaskan keberhasilan WFH sangat bergantung pada sistem pengawasan berbasis teknologi serta kontrol dari atasan langsung. Menurutnya, daerah yang memiliki aplikasi absensi yang mumpuni cenderung lebih maksimal dalam pengawasan.
Baca Juga: Pajak Orang Kaya: DJP Siapkan Aturan Baru untuk Pungutan Lebih Adil
Ia menilai atasan harus aktif melakukan pemantauan melalui telepon atau video call, agar ASN tidak hanya melakukan absensi, tetapi tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Meski penghematan BBM mulai terlihat, Kemendagri masih akan melakukan penghitungan secara nasional guna melihat dampak ekonomi yang lebih luas.
“Kami sudah dapat dari beberapa kota, tapi secara nasional kami akan hitung. Namun ini kami dua kali lagi kira-kira satu bulan setelah WFH akan mengecek anggaran yang dihemat berapa, betul tidak terefisiensi dan apakah kinerja terdampak atau tidak,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Bima menambahkan bahwa kebijakan WFH wajib diterapkan seluruh pemerintah daerah setiap hari Jumat untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
Tonton: RI Bidik Impor Plastik Dari Malaysia Dampak Krisis Global?
“Wajib hari Jumat, daerah itu harus menyesuaikan dengan pusat. Wajib hari Jumat. Untuk sementara di hari Jumat dulu, kita evaluasi dulu secara periodik setiap bulan,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
