/2025/04/19/995521431.jpg "UMP Jakarta 2026 Rampung Minggu Ini: Buruh vs Pengusaha, Siapa yang Akan Menang?")
Reporter: Markus Sumartomdjon | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan finalisasi UMP 2026 pada pekan ini.
Pembahasan mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 memasuki tahap akhir. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa keputusan resmi terkait besaran UMP akan difinalkan pada pekan ini setelah melalui sejumlah rangkaian rapat dan dialog.
Menurut Pramono, proses finalisasi masih menghadapi tantangan karena perbedaan pandangan yang cukup tajam antara kelompok buruh dan pengusaha. Para buruh mengusulkan kenaikan yang lebih tinggi untuk menyesuaikan kebutuhan hidup, sementara pelaku usaha mempertimbangkan keberlanjutan bisnis dan kemampuan industri.
“Pembahasan sudah hampir final, dan dalam minggu ini kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan,” ujar Pramono saat kunjungan kerja di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (7/12).
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus berperan sebagai penengah yang netral agar keputusan yang diambil tidak memihak salah satu kelompok.
Baca Juga: Apa Saja yang Bisa Mengangkat Cadangan Devisa RI di 2026?
“Belum final karena masih ada dispute antara kelompok buruh dengan kelompok pengusaha. Pemerintah Jakarta harus menjadi wasit yang adil,” jelasnya.
Pramono memastikan keputusan UMP 2026 nantinya akan mempertimbangkan tiga aspek utama: keadilan, kelayakan hidup pekerja, dan keberlanjutan dunia usaha. Ia berharap hasil akhir dapat diterima seluruh pihak.
“Kami akan memutuskan secara adil untuk itu,” tegas Pramono.
Tonton: Pemerintah Hentikan Operasional Tambang, Sawit, dan PLTA di Hulu Sungai Batang Toru
Kesimpulan
Finalisasi UMP Jakarta 2026 akan diputuskan pekan ini di tengah tarik-menarik antara tuntutan kenaikan tinggi dari buruh dan kekhawatiran keberlanjutan usaha dari pengusaha. Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta berperan sebagai penengah dan memastikan keputusan akan mempertimbangkan keadilan, kelayakan hidup pekerja, serta keberlanjutan industri, meski perbedaan pandangan kedua pihak masih cukup tajam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
