Bukan Cuma BLT: Ini Daftar Lengkap Bantuan Pekerja Hingga 2026

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pemerintah memastikan akan melanjutkan penyaluran paket stimulus ekonomi hingga tahun 2026. Saat ini, pemerintah tengah mematangkan persiapan sejumlah program dalam Paket Ekonomi yang akan diperpanjang guna menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memperluas penciptaan lapangan kerja.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan sejumlah program stimulus yang akan dilanjutkan pada 2026 antara lain Program Magang Nasional, penyesuaian jangka waktu pemanfaatan dan penerima manfaat insentif PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM hingga 2029, serta perpanjangan berbagai insentif fiskal strategis.

“Pemerintah terus mematangkan persiapan program Paket Ekonomi yang akan dilanjutkan pada 2026, termasuk perpanjangan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor pariwisata dan industri padat karya, perpanjangan PPN DTP sektor perumahan, serta perluasan diskon iuran JKK dan JKM bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU),” ujar Haryo dalam siaran pers, Senin (12/1/2026).

Sebelumnya, pemerintah telah merumuskan Paket Ekonomi 2025 dan Program Penyerapan Tenaga Kerja sebagai respons atas tantangan global dan perlambatan ekonomi. Paket ini terdiri atas delapan program akselerasi pada 2025, empat program berkelanjutan hingga 2026, serta lima program unggulan untuk memperkuat sektor ketenagakerjaan.

Sepanjang 2025, implementasi Paket Ekonomi menunjukkan hasil positif. Program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi telah menjangkau 102.696 peserta dari total 724.880 pendaftar untuk batch pertama hingga ketiga, melampaui target awal 100.000 peserta.

Di sisi perlindungan daya beli pekerja, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja sektor pariwisata dengan penghasilan hingga Rp 10 juta per bulan. Kebijakan ini diatur dalam PMK Nomor 72 Tahun 2025 dan telah berjalan efektif.

Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk periode Oktober–November 2025 dengan alokasi 10 kilogram per KPM. Realisasi penyaluran mencapai 348.000 ton atau 95,86% dari total pagu.

Bantuan minyak goreng juga disalurkan sebanyak dua liter per KPM dengan realisasi lebih dari 69 juta liter atau 95,86% dari total pagu 72 juta liter.

Di sektor jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah memberikan diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja BPU, terutama di sektor transportasi dan logistik. Program ini telah menjangkau lebih dari 731.000 peserta dengan periode diskon Oktober 2025 hingga Maret 2026, sesuai PP Nomor 50 Tahun 2025.

Pemerintah juga merealisasikan Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan skema relaksasi suku bunga yang berlaku sejak 1 Oktober 2025, guna memperluas akses kepemilikan rumah bagi pekerja berpenghasilan menengah ke bawah.

Untuk menjaga momentum penyerapan tenaga kerja, Program Padat Karya Tunai turut dijalankan. Realisasi anggaran Kementerian PUPR mencapai Rp 6,63 triliun atau 93,70% dengan serapan tenaga kerja lebih dari 25.000 orang. Sementara Kementerian Kehutanan merealisasikan Rp 1,18 triliun atau 65,38% dengan serapan lebih dari 16.000 tenaga kerja.

Pada aspek deregulasi, pemerintah mempercepat pelaksanaan Paket Deregulasi melalui pembentukan Satgas Penyelesaian Pengaduan dan layanan Lapor Debottlenecking. Hingga Desember 2025, sebanyak 23 pengaduan telah ditindaklanjuti untuk menghilangkan hambatan investasi.

Selain itu, pemerintah meluncurkan Program Perkotaan melalui proyek percontohan di DKI Jakarta pada Desember 2025 serta menyiapkan pengembangan platform ekonomi digital untuk mendukung gig economy. Program ini ditargetkan diimplementasikan di 15 kota di Indonesia dengan Jakarta sebagai prototipe.

Tonton: Perjalanan Karier Hasan Aula: Dari Pekerja Pabrik Hingga Jadi Wadirut Erajaya

Sementara itu, penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) telah mencapai lebih dari 33 juta KPM atau 94,8% dari target nasional. Penyaluran di wilayah terdampak bencana alam juga menunjukkan capaian tinggi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.