Pertumbuhan RI 5% Saja? Ini Biang Kerok Lesunya Ekonomi 2026

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi tumbuh lebih lambat pada tahun 2026. Ekonom Bank Permata memproyeksikan laju ekonomi hanya mencapai 5,1% hingga 5,2%, di bawah target pemerintah dalam APBN 2026 yang menetapkan patokan 5,4%, serta proyeksi Bank Indonesia sebesar 5,33%.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai perlambatan konsumsi rumah tangga menjadi penyebab utama melemahnya proyeksi pertumbuhan tersebut. Menurutnya, konsumsi masih tertahan akibat pergeseran fokus belanja pemerintah dari pembangunan infrastruktur pada 2024 menuju berbagai program sosial yang penyerapannya belum merata sepanjang 2025.

“Kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan di beberapa tahun sebelumnya, yaitu adalah sektor konsumsi. Ini juga mengalami perlambatan cukup signifikan,” ujar Josua dalam PIER Economic Outlook 2026, Kamis (4/12/2025).

Perlambatan Infrastruktur Ikut Menekan Konsumsi

Josua menjelaskan bahwa pada 2024 pemerintah masih melakukan pembangunan infrastruktur secara masif. Namun, pada 2025, khususnya pada kuartal I hingga kuartal III, realisasi pembangunan diperkirakan hanya sekitar 30%–39% dari capaian 2024. Saat ini realisasinya baru mencapai 7,2%, sehingga memberi sinyal perlambatan yang signifikan.

Pertumbuhan Bisa Lebih Tinggi Bila Program Prioritas Optimal

Meski demikian, Josua menilai peluang pertumbuhan lebih tinggi dari kisaran 5,1%–5,2% tetap terbuka apabila pemerintah dapat mengeksekusi program prioritas secara optimal. Program seperti makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, serta Korporasi Merah Putih diyakini dapat mendorong konsumsi dan investasi bila berjalan efektif.

Ia juga menekankan perlunya ekspansi fiskal yang terukur untuk menjaga stabilitas, sembari tetap memaksimalkan program prioritas tersebut.

Perkuat Basis Produksi dan Daya Beli Kelas Menengah

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat basis produksi domestik agar tepat sasaran, khususnya program yang menyasar kelompok menengah yang memiliki daya beli terbesar.

Peningkatan pendapatan negara juga perlu dikelola secara hati-hati. Pemanfaatan pajak karbon maupun pajak transportasi disebut masih jauh dari optimal dan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bila dimaksimalkan.

Dorongan Investasi Lewat Pipeline Proyek yang Lebih Jelas

Pada sisi investasi, Josua menyampaikan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki satgas, regulasi, dan dokumen pendukung. Namun, pipeline proyek perlu disusun lebih jelas—mulai dari sektor keuangan, energi, digitalisasi logistik, pariwisata, hingga perumahan—lengkap dengan mitigasi risikonya. Kejelasan ini penting untuk meningkatkan keyakinan investor.

Mitigasi Risiko UMKM Masih Menjadi PR

Dalam aspek pembiayaan, risiko UMKM dinilai masih lebih tinggi dibandingkan segmen konsumsi dan korporasi. Karena itu, dibutuhkan skema mitigasi seperti penjaminan, Kredit Usaha Rakyat, pendampingan, hingga optimalisasi aset produktif desa untuk memperbaiki kualitas pembiayaan UMKM.

Pendalaman Pasar Keuangan Masih Lambat

Meskipun suku bunga global mulai turun, transmisi penurunan suku bunga ke perbankan domestik masih tertahan. Josua menilai perlu adanya koordinasi lebih erat antara pemerintah, otoritas moneter, regulator keuangan, perbankan, industri, dan masyarakat.

Jika konsep Indonesia Incorporated dapat berjalan efektif, ia menilai berbagai permasalahan struktural dapat diatasi, sehingga prospek ekonomi Indonesia bisa lebih baik meskipun risiko global masih tinggi.

Tonton: Indonesia Kembali Genjot Ekspor Udang ke AS Setelah Lolos Sertifikasi Radioaktif

“Risiko global memang masih cukup tinggi, tapi kalau koordinasi pemerintah ini bisa terjalankan dengan lebih baik atau di luar perkiraan tentunya prospek ekonomi akan lebih baik lagi dari tahun lalu,” pungkasnya.

Kesimpulan

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diperkirakan melemah ke kisaran 5,1%–5,2% akibat perlambatan konsumsi rumah tangga dan berkurangnya realisasi pembangunan infrastruktur. Namun, peluang akselerasi masih terbuka bila program prioritas pemerintah dijalankan secara efektif, investasi diperkuat dengan pipeline proyek yang jelas, serta koordinasi antarotoritas berhasil memperdalam pasar keuangan. Reformasi struktural dan dukungan terhadap UMKM menjadi faktor kunci untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan.